Kick Off P2P Jadi Langkah Penguatan Demokrasi Partisipatif

Kepala Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Lampung, Mimi Abriyani mengungkapkan bahwa kegiatan Kick Off Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 akan dilaksanakan pada 12 Mei 2026 secara daring. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Bawaslu RI yang berpusat di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Hal itu disampaikan Mimi saat Rapat Rutin Jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung yang digelar di Kantor Bawaslu Provinsi Lampung pada Senin (11/05).

“Kick off P2P akan dilaksanakan pada 12 Mei 2026 secara daring oleh Bawaslu RI. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memperkuat pengawasan partisipatif dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi,” ujar Mimi Abriyani.

Ia juga menyampaikan bahwa dalam pelaksanaannya, Bawaslu Provinsi Lampung akan melakukan monitoring kegiatan secara daring mulai pukul 08.00 WIB hingga 16.00 WIB. Monitoring tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik serta diikuti secara maksimal oleh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

“Rencananya monitoring kegiatan P2P ini akan dilakukan secara daring mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB agar pelaksanaan kegiatan dapat terpantau dengan baik,” lanjutnya.

Selain membahas teknis pelaksanaan Kick Off P2P, dalam rapat tersebut juga disampaikan arahan dari Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi Lampung, Hamid Badrul Munir. Arahan tersebut berkaitan dengan penguatan program pengawasan partisipatif di tingkat daerah melalui pendekatan kepada kalangan pelajar.

Menurut Mimi, Hamid Badrul Munir meminta agar Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh Lampung dapat aktif melaksanakan sosialisasi ke sekolah-sekolah sebagai bagian dari pendidikan demokrasi kepada generasi muda. Selain itu, Bawaslu Kabupaten/Kota juga diarahkan untuk membentuk Forum Pelajar Peduli Demokrasi sebagai bentuk keberlanjutan program pengawasan partisipatif.

“Ada arahan dari Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat agar Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan sosialisasi di sekolah-sekolah dan membentuk Forum Pelajar Peduli Demokrasi sebagai keberlanjutan program P2P,” kata Mimi.

Ia menilai keterlibatan pelajar dalam pendidikan demokrasi menjadi langkah strategis dalam menanamkan nilai-nilai partisipasi, pengawasan, dan integritas sejak dini. Dengan adanya forum tersebut, diharapkan pelajar dapat menjadi agen perubahan sekaligus mitra Bawaslu dalam mengawal pelaksanaan demokrasi yang berkualitas.

Program Pendidikan Pengawas Partisipatif sendiri merupakan salah satu program unggulan Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan pemilu dan pemilihan. Melalui program ini, Bawaslu berupaya membangun kesadaran kolektif masyarakat agar turut aktif mengawasi setiap tahapan pemilu demi menciptakan proses demokrasi yang jujur, adil, dan bermartabat.