Finalisasi dan Verifikasi Data Caleg, Kadarsyah: Awasi Seluruh Persyaratan Bacaleg Sebelum DCT
|
Tubaba - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulang Bawang Barat, menjelang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Pemilihan Umum (Pemilu) serentak Tahun 2024, Anggota Bawaslu Tubaba Kadarsyah, S.Kom haidiri “Rapat Koordinasi Pencermatan DCT serta Finalisasi Pengisian dan Verifikasi Data Calon Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam Surat Suarat Pemilu Tahun 2024” Kamis 02 November 2023.
Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Tulang Bawang Barat Wirda Jaya, S.Pd mengatakan finalisasi dilakukan sebelum penetapan DCT. Penetapan DCT dijadwalkan pada 3 November 2023.
"Finalisasi dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dokumen persyaratan bakal calon dari hasil pencermatan daftar calon sementara atau DCS" kata Wirda Jaya.

Pada waktu yang sama Anggota Bawaslu Tubaba Kadarsyah, S.Kom saat dimintai keterangan “Kami tentu mengawasi seluruh persyaratan bacaleg sebelum ditetapkan DCT oleh KPU".
Ia mengatakan, hal tersebut dilakukan karena masih ditemukan persyaratan yang belum dipenuhi sejumlah bacaleg dalam kegiatan pengawasan daftar calon sementara.
Di antaranya ialah masih ditemukan empat orang anggota BPT, 1 orang Perangkat Tiyuh dan 1 orang Kepalo Tiyuh yang mendaftar sebagai bacaleg, belum menyerahkan bukti surat persetujuan pengunduran dirinya.
Hal tersebut harus dipenuhi, karena dalam ketentuan yang berlaku, setiap kepala desa ataupun perangkat desa wajib mengundurkan diri jika mencalonkan maju sebagai calon legislatif pada pemilu.
Aturannya tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
Selain itu juga diatur dalam pasal 29 huruf i Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Pasal itu melarang kepala desa rangkap jabatan sebagai anggota legislatif.
Begitu juga dengan keterwakilan perempuan, Kadarsyah mengatakan semua partai politik peserta Pemilu 2024, baik partai berbasis nasional maupun lokal harus memenuhi syarat minimal 30 persen.
"Masih ada waktu hingga penetapan DCT nanti di 4 November, persyaratan itu harus sudah dipenuhi jika ingin masuk dalam DCT pada Pemilu 2023” kata dia.
Kadarsyah berharap agar pengurus partai dan para bacaleg mengurus kekurangan persyaratan sebelum penetapan DCT.
#humas A.S