Bawaslu Tubaba Sampaikan Imbauan kepada KPU Terkait Proses Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD

TULANG BAWANG BARAT – Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pengawasan serta memastikan proses Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) menyampaikan imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulang Bawang Barat, Senin (9/11/2026).

Imbauan tersebut merupakan bagian dari upaya pencegahan untuk memastikan setiap proses PAW berjalan sesuai prosedur, mengedepankan prinsip kepastian hukum, serta tetap berpedoman pada hasil Pemilu dan ketentuan yang berlaku. Bawaslu Tubaba memandang bahwa setiap tahapan yang berkaitan dengan proses PAW perlu dilaksanakan secara cermat dan transparan agar tidak menimbulkan persoalan administratif maupun potensi pelanggaran.

Dalam imbauan tersebut, Bawaslu Tubaba meminta KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk melaksanakan seluruh tahapan dan prosedur PAW sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penentuan calon pengganti antarwaktu juga harus didasarkan pada hasil Pemilu dengan memperhatikan ketentuan yang mengatur mekanisme penggantian anggota DPRD.

Selain itu, Bawaslu Tubaba mengingatkan pentingnya pelaksanaan verifikasi dan penelitian terhadap persyaratan calon pengganti antarwaktu secara cermat, objektif, transparan, dan akuntabel. Setiap proses pemeriksaan perlu dilakukan berdasarkan dokumen serta ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaan PAW, sehingga seluruh keputusan administratif memiliki landasan yang jelas.

Bawaslu Tubaba juga menekankan agar KPU mengedepankan prinsip profesionalitas, integritas, independensi, dan kepastian hukum dalam setiap proses pelaksanaan PAW. Prinsip-prinsip tersebut menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan proses berjalan sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas (HP2H) Bawaslu Tubaba, Kadarsyah, menyampaikan bahwa langkah pencegahan melalui imbauan merupakan bentuk perhatian Bawaslu terhadap kepatuhan prosedur dalam proses PAW. Menurutnya, koordinasi dan komunikasi antarlembaga diperlukan agar potensi permasalahan dapat diantisipasi sejak awal.

“Setiap proses yang berkaitan dengan PAW harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami mengimbau agar KPU mencermati seluruh prosedur, memastikan penentuan calon pengganti mengacu pada hasil Pemilu, serta melakukan verifikasi persyaratan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah munculnya persoalan dalam proses pelaksanaannya,” ujar Kadarsyah.

Lebih lanjut, Bawaslu Tubaba mendorong KPU untuk membangun koordinasi dan komunikasi dengan Bawaslu selama proses PAW berlangsung. Koordinasi tersebut diperlukan sebagai bagian dari upaya pencegahan, pertukaran informasi, serta dukungan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga.

Bawaslu Tubaba juga mengimbau agar KPU menyampaikan informasi dan dokumen yang diperlukan kepada Bawaslu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketersediaan informasi dan dokumen yang relevan akan mendukung pelaksanaan pengawasan sekaligus membantu memastikan proses PAW berjalan secara tertib dan transparan.

“Pengawasan dan pencegahan tidak hanya dilakukan ketika muncul dugaan pelanggaran, tetapi juga melalui langkah antisipatif dengan membangun komunikasi dan koordinasi sejak awal. Kami berharap seluruh proses dapat dilaksanakan secara terbuka sesuai kewenangan dan ketentuan hukum, sehingga setiap tahapan memiliki kejelasan administrasi serta dapat dipertanggungjawabkan,” tambahnya.

Melalui penyampaian imbauan ini, Bawaslu Tubaba menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pencegahan secara profesional. Bawaslu juga terus mendorong terbangunnya sinergi antarlembaga penyelenggara Pemilu agar setiap proses yang berkaitan dengan hasil Pemilu, termasuk PAW anggota DPRD, terlaksana sesuai aturan.

Bawaslu Tubaba berharap imbauan tersebut menjadi perhatian KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam menjalankan kewenangannya, sehingga proses PAW dapat berlangsung tertib, transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan.