Bawaslu Tubaba Koordinasi dengan KPU Terkait PAW Anggota DPRD, Agus Tomi Tekankan Pentingnya Sinergi dan Kepastian Hukum

TULANG BAWANG BARAT – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tubaba terkait proses Penggantian Antarwaktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor KPU Tubaba, Selasa (10/11/2026).

Koordinasi ini merupakan bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan sinergi antarlembaga dalam memastikan proses PAW berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertemuan tersebut juga menjadi ruang untuk menyamakan pemahaman mengenai mekanisme, persyaratan, serta aspek-aspek yang perlu dicermati dalam proses penggantian antarwaktu anggota DPRD.

Ketua Bawaslu Tubaba, Agus Tomi, S.H., menegaskan bahwa koordinasi antarlembaga memiliki peran penting dalam membangun tata kelola penyelenggaraan pemilu yang tertib, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, setiap proses yang berkaitan dengan hasil pemilu harus dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan hukum dan prinsip demokrasi.

“Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap proses PAW anggota DPRD dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami ingin komunikasi dan sinergi antara Bawaslu dan KPU terus terjaga, sehingga setiap tahapan dapat dicermati dengan baik, potensi persoalan dapat diantisipasi sejak dini, dan seluruh proses berjalan dengan mengedepankan kepastian hukum, transparansi, serta akuntabilitas,” ujar Agus Tomi.

Ia menjelaskan bahwa Bawaslu memiliki komitmen untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pencegahan sesuai dengan kewenangannya. Karena itu, komunikasi dengan KPU perlu terus dibangun agar pelaksanaan proses PAW dapat berlangsung secara profesional, objektif, dan tidak menimbulkan persoalan yang berpotensi mengganggu kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Agus juga menekankan bahwa penentuan calon pengganti harus mengacu pada hasil pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, aspek persyaratan administrasi maupun ketentuan lainnya perlu dicermati secara teliti oleh pihak yang memiliki kewenangan dalam setiap tahapan.

“Prinsipnya, setiap proses harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dilaksanakan secara profesional. Tidak boleh ada tahapan yang diabaikan atau dilaksanakan tanpa memperhatikan ketentuan. Bawaslu mendorong agar koordinasi dan keterbukaan informasi terus dilakukan sesuai aturan, sehingga proses PAW dapat berjalan secara tertib dan memberikan kepastian bagi semua pihak,” tambahnya.

Lebih lanjut, Agus menyampaikan bahwa sinergi antarlembaga tidak hanya dibutuhkan ketika tahapan pemilu berlangsung, tetapi juga dalam berbagai proses kelembagaan yang berkaitan dengan hasil pemilu. Komunikasi yang baik dinilai menjadi salah satu langkah pencegahan untuk meminimalkan potensi kesalahpahaman maupun kendala dalam pelaksanaan tugas masing-masing lembaga.

Melalui koordinasi tersebut, Bawaslu Tubaba berharap hubungan kelembagaan dengan KPU semakin kuat dan produktif. Bawaslu juga berkomitmen untuk terus mengedepankan langkah-langkah pencegahan, pengawasan, serta koordinasi sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan terbangunnya komunikasi dan sinergi yang baik, proses PAW anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat diharapkan dapat terlaksana secara transparan, akuntabel, dan berlandaskan kepastian hukum, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi tetap terjaga.