Bawaslu Tubaba Hadiri Rapat Konsolidasi Kesiapan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Pada Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)

Tubaba - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulang Bawang Barat, Anggota Bawaslu Tulang Bawang Barat Cecep Ramdani, S.Sos., M.IP beserta staff hadiri kegiatan Rapat konsolidasi kesiapan penyelesaian sengketa proses pemilu pada penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan implementasi sengketa acara cepat panwaslu kecamatan, Jum’at (27/10).

"Mari optimalkan penguatan sistem koordinasi dan pranata antar-kelembagaan pengawas pemilu se-Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota pada efektivitas implementasi fungsi penyelesaian sengketa proses pemilu sesuai dengan amanat perbawaslu dalam menghadapi penyelenggaraan pemilu 2024,” ajak Gistiawan saat membuka kegiatan Rapat konsolidasi kesiapan penyelesaian sengketa proses pemilu pada penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan implementasi sengketa acara cepat panwaslu kecamatan.

Penguatan efektivitas pengawasan tahapan-tahapan pemilu dalam halnya dengan penetapan kelembagaan pengawas pemilu dalam menerapkan fungsi penyelesaian sengketa proses pemilu terhadap seluruh pelaksanaan tahapan pemilu 2024, serta perpaduan arah kebijakan dalam implementasi dukungan antar kelembagaan lewat terbina nya persamaan persepsi dan paduan arah kebijakan.

Sebagai Kepala Bagian Penanganan, Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa, Erwin Prima Rinaldo juga menyampaikan arahan. Terdapat juga beberapa narasumber yang menyampaikan materi pelanggaran dan upaya pencegahannya.

Jenis sengketa pada proses pemilu antara lain yang terjadi antar peserta pemilu yakni yang terjadi karena muncul hak peserta pemilu yang dirugikan secara langsung oleh peserta pemilu lain pada tahapan proses pemilu dan sengketa antar peserta dengan penyelenggara pemilu yang terjadi karena adanya hak calon peserta pemilu atau peserta pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU.

Evaluasi mengenai hasil penyelenggaraan pengawasan pemilu sebelumnya khususnya pada lingkup penyelesaian sengketa memaparkan beberapa isu kritis tentang permasalahan aspek normatif maupun aspek teknis tata laksana sebagai pengaruh langsung lalu perkembangan nya dinamika politik hukum kepemiluan yang menghasilkan kesenjangan, sehingga penting untuk diperbaiki bersama.