Bawaslu Tubaba Hadiri Rakernis Penguatan Kelembagaan Bawaslu Di Bidang Hukum
|
Tubaba - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulang Bawang Barat, Anggota Bawaslu Tulang Bawang Barat Kadarsyah, S.Kom dan Staff Teknis hadiri Rapat Kerja Teknis Penguatan Kelembagaan Bawaslu di Bidang Hukum Sebagai Pemberi Keterangan di Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia Gelombang 1 di Surabaya, Selasa (24/10/2023)
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kepala Biro Hukum dan Humas Agung Bagus Gede Bayu Indra Atmaja Bawaslu RI.
Menurut Agung Rapat Kerja Teknis ini menjadi penting dan strategis untuk dilaksanakan sebagai ikhtiar Bawaslu mempersiapkan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum pasca penetapan perolehan suara hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi.
“Kita segenap jajaran Bawaslu RI, provinsi, dan kabupaten/kota sejatinya menginsyafi urgensi penguatan aspek kelembagaan Bawaslu. Oleh karenanya hal itu dijadikan tagline besar kegiatan kita yang dilaksanakan sebanyak 4 (empat) gelombang” Ungkap Agung.
Selain itu, Agung Menuturkan Pelaksanaan fungsi dan kewenangan Bawaslu meniscayakan pembaruan pemahaman pengawas Pemilu di setiap tingkatan, terutama dalam konteks Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan ada nya perubahan mengenai tata cara pemberian keterangan PHPU di Mahkamah Konstitusi dengan terbitnya Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2023 tentang perubahan atas Perbawaslu Nomor 22 Tahun 2018.
Ditempat yang sama saat dikonfirmasi Tim Humas Bawaslu Lampung, Koordinator Hukum dan Diklat Bawaslu Lampung Suheri berharap dengan dilaksanakannya Rapat kerja teknis ini, akan lebih Memantapkan dan membantu Bawaslu kabupaten/kota dan Bawaslu provinsi dalam rangka menyusun jawaban dalam rangka pemberian keterangan dalam PHPU dalam pemilu serentak tahun 2024.
Kegiatan ini turut dihadiri Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung serta Anggota Bawaslu Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, Aceh, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, DKI Jakarta dan Riau yang membidangi Hukum beserta Staf Pelaksana. Dalam kegiatan ini pula sebagai Narasumber Prof. Dr. Muhammad, SIP, M.Si., Tenaga Ahli Komisi II DPR RI Abrar Amir, Franditya Utomo, Wardi.
