Bawaslu Tubaba Hadiri Rakernis Penanganan Pelanggaran Gelombang I

Tubaba - Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat, Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat menghadiri Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penanganan Pelanggaran Gelombang I yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia di Hotel Ibis Bandung Trans Studio pada tanggal 06 s.d 09 November 2022.

Ketua Midiyan, S.Sos dan Anggota Sukirman Hadi, S.H.,M.H hadir mewakili Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kegiatan tersebut membahas mengenai turunnya Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilu.

Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Anggota Bawaslu RI selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu RI Puadi, S.Pd.,M.M., 117 Bawaslu Kabupaten/Kota yang tersebar dalam sembilan Provinsi yaitu Lampung, Jawa Tengah, Aceh, Kepulauan Riau, Banten, Maluku, DI Yogyakarta, Gorontalo dan Bangka Belitung.

Pada kesempatan tersebut Puadi meminta seluruh divisi penanganan pelanggaran Bawaslu di daerah melakukan pembinaan kepada Pengawas Pemilu tingkat Kecamatan (Panwascam). "Rekrutmen Panwascam bukan tanpa tujuan untuk kita rekrut, namun perlu dilakukan pembinaan, supervisi serta pemberian informasi-informasi agar lebih terarah. Kata Puadi

Melihat pelanggaran yang terjadi pada tahun 2019, Puadi mengatakan Anggota Bawaslu di daerah dan Panwascam dapat mempersiapkan diri dan mental untuk siap menghadapi tantangan ke depannya. Dia bahkan melihat perlu adanya penguatan dari segi internal agar menghasilkan hasil yang baik. Puadi juga berharap strategi yang tengah disusun agar dapat segera dijalankan seluruh jajaran pengawas pemilu dalam mewujudkan keadilan pemilu.

Dilanjutkan pada kegiatan tersebut, Bawaslu Republik Indonesia melakukan pembagian kelas untuk dilakukan pembahasan terkait Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum dengan tujuan agar para peserta dalam mempelajari dan memahami semua aturan-aturan yang berkaitan dengan penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu.