Perkuat Sinergi Penyelenggara Pemilu, Bawaslu dan KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat Laksanakan Koordinasi Terkait SIPOL

Tulang Bawang Barat, 29 Juli 2026 – Dalam upaya memperkuat tata kelola pengawasan serta keterbukaan informasi pada tahapan Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulang Bawang Barat menggelar rapat koordinasi strategis bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulang Bawang Barat terkait Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada Rabu (29/07/2026).

Pertemuan lintas lembaga ini dihadiri langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat, Agus Tomi, didampingi Anggota Bawaslu Kadarsah, dan Cecep Ramdani, Koordinator Sekretariat Darsani, serta jajaran staf sekretariat.

Kedatangan jajaran Bawaslu disambut hangat di kantor KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat oleh Ketua KPU, Midiyan, bersama Anggota KPU Sukirman Hadi, Ahmad Haidir Ali, Fahmi Firmansyah dan Dio Agustian.

Kegiatan koordinasi ini dilaksanakan sebagai bentuk sinergitas antarlembaga dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing penyelenggara pemilu, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan data serta verifikasi keanggotaan partai politik melalui SIPOL.

"Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk koordinasi dan penguatan sinergi antarlembaga dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggara pemilu, khususnya terkait SIPOL. Melalui koordinasi yang berkelanjutan, diharapkan terjalin komunikasi dan kerja sama yang semakin baik antara Bawaslu dan KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, transparan, profesional, dan berintegritas," ujar Agus Tomi.

Sinergitas ini diharapkan dapat mengantisipasi serta meminimalisir potensi kendala teknis maupun administratif dalam penggunaan SIPOL, sehingga proses penyelenggaraan dan pengawasan tahapan pemilu di Kabupaten Tulang Bawang Barat berjalan beriringan secara akuntabel.

Kedua lembaga sepakat untuk terus membangun dialog terbuka dan koordinasi berkala demi menjamin seluruh hak politik masyarakat serta partai politik dapat terlayani dan terawasi dengan maksimal.