Perkuat Sinergi dan Koordinasi, Bawaslu Tulang Bawang Barat Terima Kunjungan Silaturahmi DPD PSI

Tubaba – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) menerima kunjungan silaturahmi dari jajaran Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Tulang Bawang Barat di Kantor Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat, Rabu (29/7/26).

Kunjungan silaturahmi ini dilaksanakan dalam rangka penyerahan secara resmi salinan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan DPD PSI Kabupaten Tulang Bawang Barat yang terbaru kepada pihak Bawaslu.

Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk mempererat tali silaturahmi, membangun komunikasi yang proaktif, serta memperkuat koordinasi antara jajaran pengawas pemilu dan peserta pemilu. Hal ini ditujukan untuk mendukung terciptanya proses demokrasi yang berintegritas, transparan, dan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat menyambut baik kedatangan dan penyerahan salinan SK Kepengurusan dari jajaran DPD PSI. Kunjungan ini sangat penting dalam membangun komunikasi yang terbuka dan profesional antara pengawas dan peserta pemilu. Kami berkomitmen untuk terus menjaga pintu komunikasi tetap terbuka lebar bagi seluruh pemangku kepentingan, guna memastikan seluruh tahapan demokrasi berjalan jujur, adil, transparan, dan berkeadilan," ujar Ketua Bawaslu Tubaba, Agus Tomi.

Melalui kunjungan dan dialog interaktif ini, kedua belah pihak menekankan pentingnya sinergi untuk memastikan keterbukaan dan pembahrulan data administratif kepengurusan partai politik di tingkat daerah, mengedepankan pola pencegahan melalui koordinasi dan konsultasi regulasi pemilu secara berkelanjutan, bersama-sama menjaga kondusivitas, ketertiban, dan kesepahaman dalam mengawal iklim politik di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat menegaskan komitmennya untuk terus menjaga pola komunikasi yang erat bersama seluruh partai politik serta pemangku kepentingan (stakeholders) di daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan demokrasi yang berkualitas dan berkeadilan.