Kawal Hak Pilih | Bawaslu Tubaba Luncurkan 103 Posko Pengaduan di 9 Kecamatan

Tulang Bawang Barat – Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat meluncurkan Posko Kawal Hak Pilih sebagai upaya memastikan keakuratan data  pemilih dalam menyambut Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Kadarsyah, S.Kom mengungkapkan bahwa peluncuran Posko Kawal Hak Pilih ini merupak Strategi dalam memastikan Keakuratan data Pemilih dengan meluncurkan 103 Posko di 9 Kecamatan.

“Kami meluncurkan 103 Posko Kawal Hak Pilih sebagai wadah pengaduan bagi semua elemen masyarakat di 103 desa di 9 Kecamatan” imbuhnya (27/06).

Lebih lanjut ia menjelaskan, posko pengaduan ini diperuntukan agar membantu masyarakat yang menemukan kendala terkait hak pilinya.

 “Masyarakat yang menemukan masalah dalam tahapan penysusnan daftar pemilih dapat menyampaikan keluhannya melalui posko Kawal Hak Pilih yang sudah kami luncurkan di setiap desa ataupun melalui akun media sosial Bawaslu”, ujarnya.

Menurut catatan Bawaslu, terdapat empat kendala utama yang sering muncul dalam penyusunan daftar pemilih, yaitu orang yang telah memenuhi syarat namun belum masuk daftar pemilih, orang yang tidak memenuhi syarat tetapi masih tercatat dalam daftar pemilih, ketidaksesuaian identitas dalam daftar pemilih, serta ketidaksesuaian prosedur dalam penyusunan daftar pemilih.

Peluncuran posko ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Ketua Bawaslu No. 6235.1 Tahun 2024 tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih. Patroli pengawasan ini juga merupakan metode pengawasan dalam tahapan penyusunan daftar pemilih sebagaimana diatur dalam SE No. 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Selain itu, metode lain yang digunakan meliputi pengawasan melekat, uji petik, penyandingan data, analisis data, penelusuran, dan pengawasan partisipatif.

Bawaslu Tubaba berkomitmen untuk mengawal hak pilih masyarakat dengan beerbagai upaya agar terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah yang jujur dan adil.