Bawaslu Tubaba Launching Pengawasan Partisipatif pemilihan serentak tahun 2024

Tulang Bawang Barat - Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat mengadakan Launching Pengawasan Pemilu Partisipatif pada Pemilihan serentak 2024. Pada kegiatan ini turut hadir Anggota Bawaslu Provinsi Lampung Hamid Badrul Munir, S.H.I yang menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara dengan pemukulan Gong sebagai Simbolis Launching nya kegiatan ini. Pada sambutan nya beliau menyampaikan arahan terkait penting nya Pengawasan Partisipatif dalam Pemilihan serentak 2024.

“Pengawasan partisipatif penting bagi kita semua guna mensyukseskan pemilihan serentak tahun 2024. mungkin dalam pemilihan tepat nya di Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah di pastikan calon tunggal, namun selain pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten juga termasuk salah satu Kabupaten yang berada dalam Provinsi Lampung yang juga terdapat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang tentunya bukan calon tunggal,” ucapnya.

Diwaktu yang sama beliu juga menekankan kepada pihak yang terkait dalam kegiatan ini untuk benar-benar memaknai kegiatan ini dengan Pengawasan dan Partisipasi.

“Saya menekankan terutama untuk Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Peserta terundang bukan nya sekedar menjadi kegiatan yang dijalani saya melainkan benar benar mengawasi dan turut berpatisipasi dalam pemilihan serentak tahun 2024 agar terciptanya Pemilihan yang demokratis,” ujarnya.

Diakhir sambutan nya beliau juga berharap bahwa Kabupaten Tulang Bawang Barat minim akan Pelanggaran pada pemilihan serentak 2024.

“ Saya juga berharap di Kabupaten Tulang Bawang Barat agar bisa menjadi Kabupaten yang minim Pelanggaran dengan adanya pengawasan dari tindaklanjut kegiatan Launching Pengawas Pemilu Partisipatif kita pada hari ini,” tegasnya.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Pj. Bupati yang diwakili oleh Inspektur Daerah, Kejaksaan Negeri yang diwakili oleh Kasi Pidum, Kapolres yang diwakili oleh Kasat Intel, Kesbangpol, Kodim 0412/LU, Ketua Panwaslu Kecamatan dan peserta terundang lainnya.