Bawaslu Tubaba Hadiri Sosialisasi Penyuluhan Hukum.

Tubaba-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulang Bawang Barat - Ketua Bawaslu Tubaba Agus Tomi, S. H Anggota Cecep Ramdani, S.Sos, serta dari unsur Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat Slamet Santoso, S.H dan unsur Kepolisian Tulang Bawang Barat Henri Halonoan Manalu, S.H.,M.H hadiri Sosialisasi Penyuluhan Hukum oleh Bidang Hukum Polda Lampung yang dilaksanakan di Hotel Horison Lampung. Diskusi ini mengusung tema “Optimalisasi Sinergitas Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pemilu Guna Menjamin Harkamtibmas dan dalam Mendukung Suksesnya Pemilu Tahun 2024”.

Acara ini resmi dibuka oleh perwakilan dari Polda Lampung dengan segala harapan salah satunya dapat berkolaborasi antara satu sama lain dengan baik demi mewujudkan pemilu yang sukses. Kepolisian, Kejaksaan, dan Bawaslu merupakan komponen yang nantinya akan mengawal pesta demokrasi ini.

Terdapat narasumber yang hadir pada acara sosialisasi ini, yakni dari Polda Lampung, Bawaslu Lampung, Kejaksaan Tinggi Lampung, KPU Lampung, dan Pengamat Politik dari Akademisi Universitas Lampung. Masing-masing narasumber telah mempersiapkan materi terkait pemilu yang akan disampaikan saat berdiskusi.

Anggota Bawaslu Lampung, Tamri menyampaikan tentang independensi yang terjadi pada saat pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Penyelenggara pemilu berada pada keadaan bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Untuk itu pengawas pemilu berpedoman kepada sistem etika penyelenggara pemilu. Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu bersikap profesional dan pelaksanaan tugas, wewenang, serta ketentuan mengenai kode etik dan kode perilaku penyelenggara pemilu.

Keamanan Negara Ditreskrimum Polda Lampung, AKBP Wahyudi Sabhara menyampaikan materinya mengenai penanganan pada tahapan pemilihan umum berdasarkan pasal-pasal yang tercantum pada Undang-Undang. Dalam hal ini Bawaslu memiliki peran sebagai penasehat serta pembina.
Kejaksaan Tinggi Lampung, Ponco Santoso menyampaikan tentang eksistensi seorang jaksa pada saat penuntutan tindak pidana. Terdapat dasar-dasar hukum, tahapan Gakkumdu dalam penanganan tindak pidana, Undang-Undang tentang pemilu dan pidana pemilu, penanganan perkara.

Anggota KPU Provinsi Lampung, Titik Sutriningsih menyampaikan bahwa KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Beliau menyampaikan data seputar calon pemilih pada saat pemilu mendatang.
“Pemilu dipahami sebagai mekanisme mengelola konflik di antara kelompok-kelompok politik secara damai dan berfungsi sebagai sarana integrasi nasional. Keterlibatan para pihak merupakan variabel penting pengabaian terhadap salah satu pihak berdampak terhadap tingkat kepercayaan” ujar Titik Sutriningsih.

Pengamat politik dari Akademisi Universitas Lampung, Yusdiyanto menyampaikan mengenai aktivitas yang terjadi pada saat pengawasan pemilu yakni memantau, melaporkan, menyampaikan informasi, dan mencegah terjadinya pelanggaran. Mitigasi risiko serta kepatuhan pemilu yang akan terjadi pada saat pemilu 2024. “Hukum harus dijadikan panglima” tegas Yusdiyanto.

Setelah materi disampaikan maka dibuka sesi tanya jawab atau diskusi. Pemilu bukan hanya tanggung jawab satu pihak tetapi juga semua pihak. “Tujuan hukum harus menuju hal yang bermanfaat dan memberi keadilan serta kepastian, marwah, martabat, dan tanggung jawab kita semua. Spirit kita adalah Pancasila” sambung Yusdiyanto menutup sesi diskusi.