Bawaslu Tubaba Gelar Rakor Bersama KPU dan Partai Politik.

Tubaba - Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat, Untuk mematangkan pengawasan Tahapan Verifikasi Faktual, Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Aula Griya Aulia Candra Mukti. Minggu, (16/10/2022).

Hadir dalam kegiatan tersebut Anggota Bawaslu Provinsi Lampung Hermansyah, S.HI.,M.H selaku koordinator divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Lampung, Ketua Bawaslu Tubaba Midiyan, S.Sos dan Anggota Holdin HS, S.HI, Sukirman Hadi, S.H.,M.H, Koordinator Sekretariat Bawaslu Tubaba Darsani, S.E, Ketua KPU Tubaba Cecep Ramdhani, S.Sos.,M.IP. Partai Politik se-kabupaten Tubaba, Lo Polres Tubaba Aipda. Hendri Utama, LO Kodim 0412 LU Serka. Ahmad Sarpudin , Anggota BIN Tubaba Fanzio.

Sambutan sekaligus membuka kegiatan Ketua Bawaslu Tubaba Midiyan, S.Sos, beliau menjelaskan pihaknya melaksanakan Rapat Koordinasi dengan unsur kepengurusan Parpol yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat bersama KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam rangka persiapan menjelang Verifikasi Faktual Partai Politik sebagai calon peserta pemilu tahun 2024.

"Pelaksanaan Verifikasi Faktual Partai Politik yang akan dilakukan oleh KPU dan diawasi oleh Bawaslu Tubaba merupakan salah satu tahapan pemilu tahun 2024 untuk memastikan bahwa setiap Partai Politik memenuhi syarat dalam kepengurusan maupun keanggotaan sebagai calon peserta pemilu 2024," ungkapnya

Karena itu, Midiyan menghimbau kepada pimpinan Partai Politik agar intensif melakukan berkoordinasi KPU Tubaba terkait kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Hal senada juga disampaikan Hermansyah, S.IP.,M.H Anggota Bawaslu Provinsi Lampung selaku koordinator divisi penyelesaian sengketa. Menurut Herman harus ada kesinambungan antara KPU, partai politik, dan Bawaslu yang memiliki fungsi pencegahan terjadinya pelanggaran. Apalagi, di setiap proses tahapan pemilu memiliki potensi pelanggaran.

“Oleh karena itu kami mengimbau partai politik agar betul-betul memperhatikan syarat dukungannya itu memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan sudah ditetapkan KPU,” imbau Herman

Herman juga mengingatkan kepada Bawaslu Tubaba dan Partai Politik apabila nanti ada petugas verifikator dari Bawaslu yang datang tidak menggunakan id card atau identitas nya, maka usir saja dari kantor partai politik dan juga untuk partai politik untuk tidak melibatkan anggota TNI-Polri, ASN, penyelenggara pemilu, Kades dan pejabat lainnya yang dilarang terlibat secara langsung di parpol.