Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat Ucapkan Selamat Atas Raihan Opini WTP Ke-11 Berturut-turut oleh Bawaslu dari BPK RI

Tulang Bawang Barat, 29 Juli 2026 – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya atas keberhasilan Bawaslu Republik Indonesia yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025.

Pencapaian ini menorehkan rekor membanggakan bagi lembaga pengawas pemilu, di mana Bawaslu berhasil mempertahankan predikat opini WTP dari BPK RI selama 11 (sebelas) tahun berturut-turut. Hal ini membuktikan konsistensi, integritas, dan komitmen seluruh jajaran pengawas pemilu dalam mengelola keuangan negara secara profesional, transparan, dan akuntabel.

"Keluarga besar Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat mengucapkan selamat dan rasa bangga atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Bawaslu TA 2025. Pencapaian 11 kali berturut-turut ini bukan sekadar predikat, melainkan wujud nyata komitmen seluruh jajaran pengawas pemilu dalam menjaga amanah, transparansi, serta tata kelola keuangan negara yang akuntabel demi mengawal pengawasan demokrasi di Indonesia," ujar Ketua Bawaslu Tubaba, Agus Tomi.

Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 11 tahun secara beruntun mengukuhkan nilai-nilai utama kelembagaan Bawaslu:

• Integritas Keuangan: Konsistensi dalam menyajikan laporan keuangan yang wajar dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
• Kepatuhan Regulasi: Pengelolaan dan penyerapan anggaran yang tertib, efisien, serta taat pada peraturan perundang-undangan.
• Penguatan Sistem Pengendalian Intern: Penerapan mekanisme kontrol dan pengawasan internal yang ketat di seluruh tingkatan, mulai dari pusat, provinsi, hingga tingkat kabupaten/kota.

Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat berkomitmen untuk terus menjaga serta mempertahankan standar tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel ini di tingkat daerah, guna terus menjaga kepercayaan publik (public trust) terhadap lembaga pengawas pemilu.