Yuda Setiawan: Renstra Bawaslu Harus Selaras dengan Prioritas Nasional dan Perlindungan Hak Politik Warga

Tulang Bawang Barat – Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bawaslu Republik Indonesia, Yuda Setiawan, menegaskan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) harus disusun secara selaras dengan prioritas nasional, terutama dalam meningkatkan kualitas pengawasan Pemilu dan memperkuat perlindungan hak politik warga negara.

Penegasan tersebut disampaikan dalam Sosialisasi Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis di lingkungan unit kerja Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Kegiatan yang diselenggarakan Bawaslu RI tersebut berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (26/10/2026).

Dalam kegiatan tersebut, penyusunan Renstra menjadi perhatian penting karena merupakan bagian dari proses perencanaan kelembagaan untuk menentukan arah kebijakan, sasaran strategis, program, serta target kinerja Bawaslu. Keselarasan dengan prioritas nasional diperlukan agar setiap rencana kerja memiliki keterkaitan dengan agenda pembangunan nasional sekaligus mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Pemilu.

Yuda Setiawan menekankan bahwa Renstra tidak boleh disusun hanya sebagai dokumen administratif, tetapi harus menjadi pedoman yang mampu menerjemahkan prioritas nasional ke dalam program dan kegiatan konkret di setiap tingkatan organisasi.

Menurutnya, peningkatan kualitas pengawasan Pemilu harus menjadi bagian dari orientasi perencanaan Bawaslu. Hal tersebut mencakup penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan efektivitas pengawasan, serta upaya memastikan hak politik masyarakat terlindungi dalam setiap proses demokrasi.

“Renstra Bawaslu harus disusun dengan memperhatikan keselarasan terhadap prioritas nasional. Perencanaan yang dibangun perlu mampu menjawab kebutuhan pengawasan Pemilu, memperkuat kelembagaan, serta memastikan perlindungan hak politik warga negara menjadi bagian dari arah kebijakan dan sasaran strategis organisasi,” tegas Yuda.

Ia juga menekankan pentingnya keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, dan evaluasi kinerja. Setiap program yang dirancang harus memiliki sasaran dan indikator keberhasilan yang jelas agar capaian kinerja dapat diukur serta dipertanggungjawabkan.

Pedoman penyusunan Renstra tersebut diharapkan menjadi acuan bagi seluruh jajaran Bawaslu, mulai dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota, dalam menyusun perencanaan yang terintegrasi dan berorientasi pada hasil. Dengan pemahaman yang sama, pelaksanaan program kelembagaan di setiap tingkatan diharapkan dapat berjalan secara terarah dan saling mendukung.

Bagi Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat, sosialisasi ini menjadi kesempatan untuk memperkuat pemahaman terhadap arah kebijakan perencanaan strategis sekaligus memastikan penyusunan program di tingkat daerah tetap sejalan dengan sasaran kelembagaan secara nasional.

Melalui penyusunan Renstra yang selaras dengan prioritas nasional, Bawaslu diharapkan semakin mampu menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, menjaga integritas proses demokrasi, serta memberikan perlindungan terhadap hak politik masyarakat.