Tingkatkan Kualitas Pengelolaan JDIH, Bawaslu Tubaba Ikuti Peningkatan Kapasitas Secara Daring

Tulang Bawang Barat – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) mengikuti kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Kamis, 29 Oktober 2026, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Bawaslu.

Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu Tubaba diwakili oleh Anggota Bawaslu Tubaba, Kadarsah, Koordinator Sekretariat, Darsani, bersama staf Hukum, Hera Arofah. Keikutsertaan ini menjadi bentuk komitmen Bawaslu Tubaba dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan informasi hukum kepada masyarakat.

Pengelolaan JDIH memiliki peran strategis dalam mendukung keterbukaan informasi publik, khususnya berkaitan dengan dokumentasi produk hukum, regulasi, serta berbagai informasi hukum yang menjadi bagian dari pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu. Melalui pengelolaan yang terstruktur dan berkelanjutan, JDIH diharapkan mampu menjadi sarana penyediaan informasi hukum yang mudah diakses, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Anggota Bawaslu Tubaba, Kadarsah, menilai peningkatan kapasitas pengelola JDIH merupakan langkah penting untuk memastikan pengelolaan informasi hukum berjalan secara profesional dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, keberadaan JDIH tidak hanya berkaitan dengan penyimpanan dokumen hukum, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab kelembagaan dalam memberikan akses informasi yang transparan.

“Pengelolaan JDIH harus menjadi perhatian bersama karena berkaitan langsung dengan keterbukaan informasi dan pelayanan publik. Dokumen serta informasi hukum yang dimiliki Bawaslu perlu dikelola secara tertib, sistematis, dan mudah diakses. Dengan pengelolaan yang baik, masyarakat dapat memperoleh informasi hukum yang dibutuhkan secara lebih cepat dan jelas,” ujar Kadarsah, Kamis (29/10/2026).

Ia juga menekankan bahwa pengelolaan JDIH membutuhkan ketelitian, konsistensi, dan pemahaman terhadap tata kelola dokumentasi hukum. Setiap informasi yang dipublikasikan harus melalui proses pengelolaan yang baik agar kualitas, keakuratan, dan kelengkapan dokumen tetap terjaga.

“Peningkatan kapasitas seperti ini penting untuk memperkuat pemahaman pengelola sekaligus menyamakan persepsi mengenai standar pengelolaan JDIH. Saya berharap ilmu dan pengalaman yang diperoleh dapat diterapkan dalam pengelolaan JDIH di Bawaslu Tubaba, sehingga dokumentasi hukum semakin tertata, informasinya semakin lengkap, dan pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan,” tambahnya.

Sementara itu, keterlibatan staf pengelola JDIH, Hera Arofah, menjadi bagian dari upaya peningkatan kompetensi teknis dalam menjalankan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. Pemahaman terhadap proses pengumpulan, pengolahan, pembaruan, serta publikasi dokumen hukum menjadi aspek penting untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan JDIH di tingkat kabupaten.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Tubaba diharapkan semakin memperkuat tata kelola JDIH sebagai salah satu instrumen pendukung transparansi dan akuntabilitas kelembagaan. Pengelolaan informasi hukum yang baik juga menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan publik melalui penyediaan informasi yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bawaslu Tubaba berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta mengoptimalkan pengelolaan JDIH agar mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam memperoleh informasi mengenai regulasi dan produk hukum yang berkaitan dengan kepemiluan.

Dengan pengelolaan JDIH yang semakin profesional, tertib, dan informatif, Bawaslu Tubaba terus berupaya mewujudkan pelayanan informasi hukum yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh publik.