Tingkatkan Kualitas Administrasi dan Dokumentasi Hukum, Darsani Dorong Penguatan Kapasitas Pengelola JDIH Bawaslu Tubaba

Tulang Bawang Barat – Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Darsani, mendorong peningkatan kualitas administrasi dan dokumentasi hukum melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Upaya tersebut dinilai penting untuk mewujudkan pengelolaan informasi hukum yang tertib, sistematis, akurat, dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikannya setelah mengikuti kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang diselenggarakan secara daring oleh Bawaslu Provinsi Lampung, Kamis (29/10/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Darsani hadir bersama Anggota Bawaslu Tubaba, Kadarsyah, serta staf bagian hukum, Hera Arofah. Kegiatan ini memberikan penguatan terkait pengelolaan dokumentasi, pemutakhiran data, verifikasi produk hukum, serta publikasi informasi hukum sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan JDIH di lingkungan Bawaslu.

Menurut Darsani, pengelolaan JDIH tidak hanya berkaitan dengan kegiatan menghimpun dan menyimpan dokumen hukum, tetapi juga mencakup proses administrasi dan pengelolaan informasi yang harus dilakukan secara cermat. Setiap dokumen perlu ditata, diklasifikasikan, diperbarui, dan diverifikasi agar informasi yang tersedia dapat digunakan serta diakses masyarakat dengan mudah.

“Pengelolaan JDIH membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman dan kemampuan teknis yang memadai. Dokumen hukum harus dikelola secara tertib, mulai dari proses pengumpulan, pengarsipan, klasifikasi, pemutakhiran, hingga publikasi. Seluruh tahapan tersebut harus dilakukan dengan teliti agar informasi yang disajikan benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Darsani.

Ia menjelaskan bahwa kualitas administrasi dan dokumentasi hukum merupakan bagian dari tata kelola kelembagaan yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip transparansi dan akuntabilitas. Melalui pengelolaan JDIH yang optimal, Bawaslu dapat menyediakan informasi hukum yang dibutuhkan masyarakat sekaligus memperkuat keterbukaan informasi publik.

Darsani juga menekankan pentingnya konsistensi dalam melakukan pemutakhiran data dan verifikasi produk hukum. Menurutnya, informasi hukum yang tidak diperbarui atau tidak melalui pemeriksaan secara cermat berpotensi menimbulkan ketidakakuratan. Oleh karena itu, pengelola JDIH harus memastikan setiap dokumen yang dipublikasikan telah memenuhi aspek kelengkapan, kesesuaian, dan ketepatan informasi.

“JDIH harus dikelola secara berkelanjutan, bukan hanya diperbarui ketika ada kegiatan atau kebutuhan tertentu. Setiap produk hukum yang tersedia perlu dipastikan status dan kelengkapan dokumennya, kemudian ditata sesuai klasifikasi agar mudah ditemukan. Kita ingin JDIH menjadi sumber informasi hukum yang benar-benar memberikan kemudahan bagi masyarakat,” tambahnya.

Darsani berharap materi dan pengetahuan yang diperoleh melalui kegiatan peningkatan kapasitas tersebut dapat diterapkan secara nyata oleh jajaran pengelola JDIH Bawaslu Tubaba. Penguatan kompetensi harus diikuti dengan peningkatan kedisiplinan, ketelitian, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

Ia juga menilai bahwa pengelolaan JDIH memerlukan dukungan koordinasi antara unsur pimpinan, sekretariat, dan staf teknis. Sinergi tersebut diperlukan agar proses administrasi, penyediaan dokumen, pemutakhiran informasi, hingga publikasi dapat berjalan secara terarah dan tidak bergantung pada satu unsur saja.

“Harapan kami, materi yang disampaikan dalam kegiatan ini dapat meningkatkan kemampuan jajaran dalam mengelola dokumentasi dan informasi hukum secara lebih tertib, sistematis, dan berkelanjutan. Pengelola harus terus belajar, meningkatkan ketelitian, serta membangun koordinasi yang baik. Dengan dukungan seluruh jajaran, kualitas pengelolaan JDIH Bawaslu Tubaba dapat terus ditingkatkan,” tegasnya.

Melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia tersebut, Bawaslu Tubaba berupaya mengoptimalkan JDIH sebagai sarana dokumentasi sekaligus pelayanan informasi hukum kepada masyarakat. Ketersediaan informasi hukum yang terstruktur dan mudah diakses diharapkan dapat membantu masyarakat memahami regulasi, produk hukum, serta dasar pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu.

Komitmen ini menjadi bagian dari upaya Bawaslu Tubaba dalam membangun tata kelola kelembagaan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan administrasi serta dokumentasi hukum yang semakin berkualitas, pelayanan informasi publik diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.