Perwakilan Partai Demokrat Sampaikan Surat Pengajuan PAW Anggota DPRD ke Bawaslu Tubaba

Tulang Bawang Barat – Perwakilan Partai Demokrat menyampaikan surat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) terkait pengajuan Penggantian Antarwaktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat dari Partai Demokrat, dari Saudari Eli Fitriyana kepada Saudara H. Nur Muhammad, S.Sos., M.M., Jum'at (6/11/2026).

Surat tersebut diterima langsung oleh staf Bawaslu Tubaba, Juanda Hadi Saputra, di Kantor Bawaslu Tubaba. Penyampaian dokumen tersebut merupakan bagian dari proses komunikasi dan administrasi terkait pengajuan pergantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat dari Partai Demokrat.

Penyampaian surat ini menjadi salah satu bentuk koordinasi administrasi antara pihak partai politik dan Bawaslu Tubaba. Dalam pelaksanaannya, setiap dokumen yang disampaikan kepada lembaga perlu dikelola secara tertib melalui mekanisme penerimaan dan pencatatan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Penggantian Antarwaktu merupakan mekanisme pergantian anggota DPRD sebelum berakhirnya masa jabatan. Proses tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan persyaratan, tahapan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat perlu memastikan bahwa seluruh proses administrasi berjalan sesuai prosedur dan memiliki dasar hukum yang jelas.

Staf Bawaslu Tubaba, Juanda Hadi Saputra, menyampaikan bahwa penerimaan dokumen merupakan bagian dari pelayanan administrasi kelembagaan yang harus dilaksanakan secara profesional dan bertanggung jawab.

“Setiap surat atau dokumen yang disampaikan kepada Bawaslu Tubaba harus dikelola dengan tertib dan melalui prosedur administrasi yang berlaku. Kami berupaya memastikan setiap dokumen yang diterima tercatat dengan baik sehingga dapat menjadi bagian dari pengelolaan administrasi kelembagaan yang transparan dan akuntabel,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa Bawaslu Tubaba senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas administrasi maupun kewenangan kelembagaan. Menurutnya, setiap proses yang berkaitan dengan pengajuan PAW perlu ditempatkan sesuai mekanisme dan kewenangan masing-masing pihak.

“Dalam hal pengajuan Penggantian Antarwaktu anggota DPRD, tentu terdapat tahapan dan ketentuan yang harus dipenuhi sesuai peraturan perundang-undangan. Bawaslu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Karena itu, setiap proses perlu dilaksanakan secara cermat, objektif, dan tidak mendahului kewenangan instansi terkait. Prinsip kepastian hukum dan tertib administrasi harus tetap menjadi perhatian bersama,” tambahnya.

Bawaslu Tubaba memandang bahwa tertib administrasi dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas tata kelola kelembagaan. Setiap proses yang berkaitan dengan dinamika politik dan keanggotaan lembaga perwakilan rakyat harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

Melalui penyampaian surat tersebut, diharapkan proses administrasi pengajuan PAW anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat dari Partai Demokrat dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Seluruh pihak diharapkan menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing dengan tetap mengedepankan profesionalitas, kepastian hukum, dan prinsip demokrasi.

Bawaslu Tubaba berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan administrasi kelembagaan secara profesional serta menjalankan tugas pengawasan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan.