Persiapan UKM, Darsani: Bawaslu Tulang Bawang Barat Matangkan Pendataan dan Inventarisasi BMN

TULANG BAWANG BARAT – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) terus mematangkan berbagai persiapan dalam rangka menindaklanjuti pembentukan Unit Kerja Mandiri (UKM) Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah pendataan dan inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) guna memastikan kesiapan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas kelembagaan, Rabu (21/10/2026).

Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat, Darsani, menegaskan bahwa pendataan dan inventarisasi BMN merupakan bagian penting dari tahapan persiapan UKM. Langkah tersebut diperlukan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai kondisi, jumlah, status, serta pemanfaatan aset negara yang berada dalam pengelolaan satuan kerja.

Menurut Darsani, kesiapan pengelolaan BMN tidak hanya berkaitan dengan pencatatan administratif, tetapi juga menyangkut kepastian data dan tanggung jawab dalam menjaga aset negara. Karena itu, seluruh proses pendataan perlu dilakukan secara cermat, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Persiapan pembentukan UKM harus didukung dengan kesiapan administrasi dan pengelolaan aset yang baik. Pendataan serta inventarisasi BMN menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh aset yang ada tercatat dengan benar, memiliki informasi yang jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, ketika proses pembentukan UKM memasuki tahapan berikutnya, kita sudah memiliki data dan gambaran kondisi aset yang dibutuhkan,” ujar Darsani.

Ia menjelaskan, inventarisasi BMN juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi kesesuaian antara data administrasi dengan kondisi barang secara fisik. Melalui proses tersebut, Bawaslu Tubaba dapat mengetahui aset yang masih digunakan, kondisi barang, serta kebutuhan penataan administrasi apabila ditemukan data yang perlu diperbarui atau disesuaikan.

Darsani juga menekankan pentingnya keterlibatan dan koordinasi jajaran sekretariat dalam mendukung proses tersebut. Menurutnya, pengelolaan aset negara merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan ketelitian, kedisiplinan, serta pemahaman terhadap prosedur administrasi BMN.

“Setiap aset negara harus dikelola dengan prinsip tertib administrasi, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Jangan sampai terdapat perbedaan antara catatan administrasi dengan kondisi barang di lapangan. Karena itu, koordinasi dan ketelitian jajaran sekretariat sangat diperlukan agar proses pendataan berjalan optimal dan seluruh dokumen pendukung dapat disiapkan dengan baik,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa kesiapan administrasi BMN merupakan salah satu unsur pendukung dalam membangun tata kelola kelembagaan yang profesional. Pengelolaan aset yang tertib akan membantu memastikan keberlanjutan pelayanan dan pelaksanaan tugas kelembagaan, sekaligus meminimalkan potensi persoalan administrasi di kemudian hari.

Bawaslu Tubaba terus melakukan pembenahan dan penguatan tata kelola administrasi sebagai bagian dari persiapan pembentukan UKM Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung proses penataan kelembagaan agar berjalan sesuai ketentuan, terencana, dan memiliki dasar administrasi yang kuat.

Melalui pendataan dan inventarisasi BMN yang terarah, Bawaslu Tubaba berharap seluruh kebutuhan pendukung kelembagaan dapat teridentifikasi dengan baik sehingga proses persiapan UKM dapat dilaksanakan secara lebih matang dan bertanggung jawab.