Perkuat Kompetensi SDM dan Pengawasan Pemilu, Bawaslu Jalin Kerja Sama dengan Universitas Indonesia

TULANG BAWANG BARAT – Dalam upaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) serta memperkuat pelaksanaan tugas pengawasan pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjalin sinergi dengan Universitas Indonesia melalui penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).

Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam membangun kolaborasi antara lembaga pengawas pemilu dan institusi pendidikan tinggi. Selain mendukung peningkatan kapasitas SDM, penandatanganan MoU tersebut juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Ketua Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Agus Tomi, menyambut positif terbangunnya sinergi antara Bawaslu dan Universitas Indonesia. Menurutnya, kolaborasi dengan perguruan tinggi merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kapasitas kelembagaan, khususnya dalam menghadapi perkembangan tantangan pengawasan pemilu yang semakin kompleks, Kamis (22/10/2026).

Agus Tomi menyampaikan bahwa peningkatan kompetensi SDM harus menjadi perhatian berkelanjutan. Jajaran pengawas pemilu dituntut tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga memiliki kemampuan analisis, wawasan yang luas, integritas, serta profesionalitas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

“Kerja sama Bawaslu dengan Universitas Indonesia merupakan langkah positif dalam memperkuat kapasitas kelembagaan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, dan pendidikan. Potensi tersebut perlu dimanfaatkan melalui kolaborasi yang produktif agar jajaran pengawas pemilu semakin memiliki pengetahuan, keterampilan, dan perspektif yang luas dalam menjalankan tugas pengawasan,” ujar Agus Tomi.

Ia menambahkan, tantangan pengawasan pemilu terus berkembang seiring perubahan regulasi, kemajuan teknologi informasi, serta dinamika sosial dan politik di tengah masyarakat. Karena itu, peningkatan kualitas SDM tidak dapat dilakukan hanya melalui pengalaman kerja, tetapi juga perlu didukung pembelajaran, penelitian, dan pertukaran pengetahuan dengan kalangan akademisi.

Menurutnya, dukungan dunia akademik dapat memberikan perspektif ilmiah dalam mengidentifikasi persoalan kepemiluan, menyusun kajian, serta merumuskan pendekatan pengawasan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan demokrasi.

“Pengawas pemilu harus terus belajar dan meningkatkan kapasitas diri. Penguasaan regulasi perlu diimbangi dengan kemampuan memahami persoalan secara komprehensif, mengambil langkah secara profesional, serta menjaga integritas dalam setiap pelaksanaan tugas. Kami berharap kerja sama seperti ini dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas SDM dan penguatan pengawasan pemilu,” tambahnya.

Lebih lanjut, Agus Tomi menjelaskan bahwa pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi memiliki hubungan erat dengan kebutuhan penguatan demokrasi. Melalui bidang pendidikan, perguruan tinggi dapat berkontribusi dalam meningkatkan literasi kepemiluan dan memberikan ruang pembelajaran bagi jajaran pengawas maupun masyarakat.

Pada bidang penelitian, kolaborasi dapat dikembangkan melalui kajian akademis mengenai berbagai persoalan pemilu, termasuk strategi pencegahan pelanggaran, pengawasan partisipatif, perkembangan demokrasi, dan tantangan pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pemilu.

Sementara itu, melalui pengabdian kepada masyarakat, perguruan tinggi dan Bawaslu dapat memperluas kegiatan pendidikan politik serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan dalam mengawal proses demokrasi.

“Tri Dharma Perguruan Tinggi tidak hanya menjadi tanggung jawab perguruan tinggi, tetapi juga dapat menjadi ruang kolaborasi dengan lembaga negara untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Kami berharap sinergi ini dapat mendorong lahirnya kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian yang berkaitan dengan penguatan demokrasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengawasan pemilu,” jelasnya.

Agus Tomi juga menegaskan bahwa pengawasan pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu, melainkan membutuhkan dukungan dan partisipasi berbagai elemen masyarakat. Keterlibatan perguruan tinggi, mahasiswa, akademisi, dan komunitas masyarakat dapat memperluas pemahaman publik sekaligus mendorong tumbuhnya budaya demokrasi yang kritis dan bertanggung jawab.

Bagi Bawaslu Tubaba, peningkatan kapasitas SDM melalui kolaborasi dengan berbagai lembaga merupakan bagian dari komitmen untuk terus memperkuat kualitas pelaksanaan tugas pengawasan. Pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh melalui kerja sama kelembagaan diharapkan dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui kerja sama Bawaslu dengan Universitas Indonesia, diharapkan terbangun kolaborasi berkelanjutan yang tidak hanya memperkuat kapasitas internal lembaga, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu kepemiluan, pendidikan demokrasi, dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Sinergi antara lembaga pengawas pemilu dan perguruan tinggi menjadi salah satu upaya membangun demokrasi yang lebih berkualitas melalui penguatan pengetahuan, profesionalitas, integritas, dan keterlibatan publik.