Perkuat Keterbukaan Informasi Hukum, Bawaslu Tubaba Tingkatkan Kapasitas Pengelola JDIH

Tulang Bawang Barat – Keterbukaan informasi hukum menjadi salah satu aspek penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas Pemilihan Umum (Pemilu). Sebagai upaya memperkuat hal tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) mengikuti kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang dilaksanakan secara daring, Kamis (29/10/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Lampung tersebut diikuti jajaran pengelola JDIH dari seluruh Bawaslu kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat diwakili Anggota Bawaslu Tubaba, Kadarsyah, Koordinator Sekretariat (Korsek) Darsani, serta staf bagian hukum, Hera Arofah.

Keikutsertaan jajaran Bawaslu Tubaba dalam kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat tata kelola dokumentasi dan informasi hukum. Pengelolaan JDIH yang baik diharapkan dapat mendukung penyediaan informasi hukum yang akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung, Achmad Sutiono, menyampaikan bahwa keberadaan JDIH harus mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi dan produk hukum. Untuk itu, setiap dokumentasi yang dipublikasikan harus melalui proses penataan, pemutakhiran, dan verifikasi secara cermat agar informasi yang disajikan benar serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pesan tersebut menegaskan bahwa JDIH bukan sekadar tempat penyimpanan dokumen hukum, melainkan instrumen pelayanan informasi publik yang memiliki peran penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kelembagaan.

Anggota Bawaslu Tubaba, Kadarsyah, menilai penguatan kapasitas pengelola JDIH menjadi kebutuhan penting dalam menghadirkan pelayanan informasi hukum yang berkualitas. Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai regulasi dan produk hukum yang menjadi dasar pelaksanaan tugas serta kewenangan Bawaslu.

“JDIH harus dikelola secara profesional karena menjadi salah satu pintu bagi masyarakat untuk memperoleh informasi hukum. Kita tidak hanya dituntut menyediakan dokumen, tetapi juga harus memastikan bahwa informasi tersebut tersusun dengan baik, sesuai klasifikasi, selalu diperbarui, dan mudah ditemukan oleh masyarakat. Dengan begitu, JDIH benar-benar dapat dimanfaatkan sebagai sarana keterbukaan informasi dan edukasi hukum,” ujar Kadarsyah.

Ia juga menekankan bahwa pengelolaan JDIH membutuhkan kerja sama dan koordinasi yang baik antara jajaran pimpinan, sekretariat, serta staf yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dokumentasi hukum. Setiap unsur harus menjalankan perannya secara konsisten agar seluruh dokumen yang tersedia dapat dikelola sesuai standar dan kebutuhan pelayanan publik.

“Pengelolaan JDIH bukan hanya menjadi tanggung jawab satu orang atau satu bagian, melainkan membutuhkan dukungan seluruh jajaran. Kita perlu membangun koordinasi yang kuat, meningkatkan ketelitian dalam pengelolaan dokumen, serta memastikan setiap produk hukum yang dipublikasikan telah melalui proses pemeriksaan. Harapannya, pengelolaan JDIH Bawaslu Tubaba semakin tertib, informatif, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Koordinator Sekretariat Bawaslu Tubaba, Darsani, memiliki peran dalam memastikan dukungan administrasi dan koordinasi kelembagaan terhadap pengelolaan JDIH berjalan optimal. Dukungan kesekretariatan diperlukan agar pengelolaan dokumentasi hukum dapat dilaksanakan secara terencana, berkelanjutan, dan sesuai dengan tata kelola organisasi.

Keterlibatan staf bagian hukum, Hera Arofah, juga menjadi bagian penting dalam penguatan kapasitas teknis pengelolaan JDIH. Ketelitian dalam mengidentifikasi, mengklasifikasikan, memperbarui, dan mempublikasikan dokumen hukum menjadi faktor penting untuk menjaga kualitas informasi yang tersedia bagi masyarakat.

Melalui kegiatan peningkatan kapasitas ini, Bawaslu Tubaba diharapkan dapat semakin mengoptimalkan pengelolaan JDIH sebagai sarana penyediaan informasi hukum yang transparan dan akuntabel. Ketersediaan dokumentasi hukum yang tertata dengan baik juga dapat membantu masyarakat memahami berbagai regulasi, kewenangan Bawaslu, serta ketentuan yang berkaitan dengan pengawasan Pemilu.

Bawaslu Tubaba berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi pengelola, memperkuat koordinasi internal, dan mengoptimalkan pemanfaatan JDIH sebagai bagian dari pelayanan informasi publik. Dengan demikian, keterbukaan informasi hukum tidak hanya menjadi kewajiban kelembagaan, tetapi juga menjadi wujud tanggung jawab Bawaslu dalam membangun kepercayaan masyarakat.

Informasi hukum yang tertata, akurat, dan mudah diakses merupakan bagian penting dalam mewujudkan lembaga pengawas Pemilu yang transparan, profesional, dan akuntabel.