Menuju UKM, Deputi Bidang Administrasi Bawaslu RI La Bayoni Tegaskan Penguatan SDM Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota

Tulang Bawang Barat – Penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu aspek penting dalam mempersiapkan pembentukan Unit Kerja Mandiri (UKM) di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota. Kesiapan aparatur yang memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai bidang tugas menjadi fondasi dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang profesional, efektif, dan akuntabel.

Hal tersebut ditegaskan Deputi Bidang Administrasi Bawaslu Republik Indonesia, La Bayoni, saat menyampaikan arahan dalam kegiatan Persiapan Sertifikasi Pejabat Perbendaharaan pada 139 Unit Kerja Mandiri Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Jumat (16/10/2026).

Dalam arahannya, La Bayoni menekankan bahwa persiapan menuju UKM tidak hanya berorientasi pada pemenuhan aspek kelembagaan dan administrasi, tetapi juga harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia yang akan menjalankan fungsi organisasi, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan perbendaharaan.

Menurutnya, pejabat perbendaharaan memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kompetensi dan profesionalitas aparatur menjadi hal yang harus dipersiapkan sejak awal melalui peningkatan kapasitas dan pemenuhan persyaratan sertifikasi.

"Sertifikasi pejabat perbendaharaan merupakan bagian dari upaya memperkuat kapasitas sumber daya manusia. Setiap unit kerja perlu mempersiapkan personel yang memenuhi kompetensi agar pengelolaan anggaran dapat dilaksanakan secara profesional dan akuntabel," tegas La Bayoni.

Ia menjelaskan bahwa keberadaan UKM nantinya membutuhkan dukungan aparatur yang memahami tugas, fungsi, serta tanggung jawab masing-masing. Terlebih, pengelolaan keuangan negara memerlukan kecermatan, kedisiplinan, integritas, dan pemahaman terhadap regulasi agar seluruh proses administrasi maupun pelaksanaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih lanjut, sertifikasi pejabat perbendaharaan diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk memastikan kesiapan personel dalam menjalankan tugas pengelolaan keuangan. Dengan demikian, setiap unit kerja tidak hanya memiliki struktur organisasi yang siap, tetapi juga didukung oleh SDM yang memiliki kemampuan teknis sesuai kebutuhan kelembagaan.

Persiapan sertifikasi pada 139 UKM Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota tersebut juga menjadi bagian dari langkah penguatan tata kelola kesekretariatan. Melalui kegiatan ini, jajaran sekretariat diharapkan dapat memahami mekanisme, persyaratan, serta tahapan yang perlu dipenuhi dalam mempersiapkan pejabat perbendaharaan.

Penguatan kapasitas aparatur menjadi semakin penting seiring dengan upaya Bawaslu dalam meningkatkan kemandirian dan efektivitas pengelolaan organisasi. Profesionalitas SDM di bidang perbendaharaan diharapkan dapat mendukung pengelolaan anggaran yang tertib, transparan, efisien, dan akuntabel.

Bagi Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mencermati kebijakan dan mematangkan persiapan menuju Unit Kerja Mandiri. Arahan yang disampaikan diharapkan dapat menjadi pedoman bagi jajaran sekretariat dalam mempersiapkan kebutuhan personel serta meningkatkan kompetensi aparatur sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui penguatan SDM dan persiapan sertifikasi pejabat perbendaharaan, Bawaslu terus berupaya membangun tata kelola kelembagaan yang semakin profesional dan bertanggung jawab. Kesiapan aparatur menjadi salah satu kunci penting agar pembentukan UKM dapat berjalan optimal serta mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota.