Hari Parlemen Indonesia, Cecep Ramdani: Penguatan Demokrasi Butuh Aspirasi yang Bertanggung Jawab

Tulang Bawang Barat — Penguatan demokrasi tidak hanya bergantung pada keberadaan lembaga perwakilan rakyat, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat yang aktif, ruang penyampaian aspirasi yang terbuka, serta komitmen bersama untuk menghormati aturan dan menjaga nilai-nilai konstitusi. Hal tersebut disampaikan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Cecep Ramdani, dalam momentum peringatan Hari Parlemen Indonesia, Jumat (16/10/2026).

Menurut Cecep, Hari Parlemen Indonesia merupakan momentum penting untuk kembali mengingat peran strategis parlemen dalam sistem demokrasi Indonesia. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, parlemen memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang menjadi bagian penting dalam menjalankan kehidupan bernegara serta memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Keberadaan parlemen juga menjadi salah satu wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, karena melalui lembaga perwakilan tersebut masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, kepentingan, dan harapan terhadap arah pembangunan serta kebijakan negara.

Namun demikian, Cecep menegaskan bahwa demokrasi tidak cukup hanya dimaknai sebagai kebebasan menyampaikan pendapat. Demokrasi juga harus dibangun dengan kesadaran untuk menghormati hak orang lain, menaati ketentuan hukum, serta mengedepankan tanggung jawab dalam setiap bentuk partisipasi publik.

"Demokrasi memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat. Namun, kebebasan tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab dengan tetap menghormati aturan yang berlaku. Aspirasi masyarakat merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi, sehingga perlu disampaikan melalui cara-cara yang konstruktif, santun, dan tidak mengabaikan hak orang lain," ungkap Cecep.

Ia menjelaskan bahwa ruang demokrasi yang sehat harus memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk berpartisipasi, menyampaikan kritik, serta memberikan masukan terhadap kebijakan publik. Kritik dan perbedaan pendapat merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang harus disikapi secara terbuka selama disampaikan sesuai dengan ketentuan hukum dan menjunjung tinggi etika.

Lebih lanjut, Cecep menyampaikan bahwa parlemen dan penyelenggara Pemilu memiliki peran yang berbeda, tetapi saling berkaitan dalam menjaga keberlangsungan demokrasi. Parlemen menjalankan fungsi perwakilan rakyat, sedangkan penyelenggara Pemilu bertugas memastikan proses demokrasi elektoral berlangsung sesuai dengan prinsip dan ketentuan yang berlaku.

Dalam konteks tersebut, Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk mengawal proses penyelenggaraan Pemilu agar berjalan secara jujur, adil, transparan, dan berintegritas. Pengawasan tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap prosedur dan regulasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga hak politik masyarakat serta kualitas demokrasi.

"Penguatan demokrasi membutuhkan kesadaran seluruh elemen masyarakat. Tidak hanya lembaga negara dan penyelenggara Pemilu, tetapi juga peserta Pemilu serta masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kita perlu membangun budaya demokrasi yang mengedepankan dialog, menghargai perbedaan, menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab, dan tetap berpegang pada aturan," tambahnya.

Cecep juga menilai bahwa partisipasi masyarakat tidak boleh berhenti pada penggunaan hak pilih saat Pemilu. Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi proses demokrasi, menyampaikan informasi, memberikan masukan, serta menjaga suasana yang kondusif merupakan bentuk kontribusi nyata dalam memperkuat kehidupan demokrasi.

Menurutnya, masyarakat harus memiliki kesadaran bahwa kualitas demokrasi merupakan tanggung jawab bersama. Semakin baik pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajibannya, semakin terbuka pula peluang untuk membangun kehidupan demokrasi yang sehat, partisipatif, dan berkeadilan.

Momentum Hari Parlemen Indonesia juga menjadi pengingat bahwa lembaga perwakilan rakyat harus senantiasa menjalankan amanah konstitusi dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Keterbukaan terhadap aspirasi publik, tanggung jawab dalam menjalankan fungsi kelembagaan, serta penghormatan terhadap prinsip hukum merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

Cecep memandang bahwa penguatan demokrasi harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pendidikan politik, peningkatan kesadaran hukum, pengawasan partisipatif, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya menjadi mekanisme pergantian kekuasaan, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam menentukan arah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Melalui momentum peringatan Hari Parlemen Indonesia ini, Cecep mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga semangat demokrasi dengan menyampaikan aspirasi secara bijak, menghormati perbedaan pandangan, serta menjunjung tinggi aturan yang berlaku.

Dengan partisipasi yang bertanggung jawab dan komitmen bersama dalam menghormati hukum, diharapkan kehidupan demokrasi Indonesia semakin matang, inklusif, dan berintegritas.