Darsani: Dukungan Sekretariat Perkuat Tata Kelola Pengelolaan Data IKP Bawaslu Tubaba

Tulang Bawang Barat – Dukungan administrasi, koordinasi, dan tata kelola kelembagaan menjadi bagian penting dalam menunjang kelancaran pengelolaan data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Dukungan tersebut diperlukan agar setiap tahapan pengumpulan, pengolahan, hingga penyajian data dapat berjalan tertib, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan.

Hal tersebut menjadi perhatian Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Darsani, dalam mendukung peningkatan kapasitas pengelola data kerawanan Pemilu melalui kegiatan Peningkatan Kompetensi Pengelola Data IKP yang diselenggarakan Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu RI secara hybrid di Aone Hotel Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Darsani menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan data IKP tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis petugas pengelola data, tetapi juga membutuhkan dukungan sekretariat melalui administrasi yang tertib, koordinasi yang efektif, serta ketersediaan dukungan kerja yang memadai.

“Pengelolaan data IKP membutuhkan dukungan kelembagaan yang berjalan dengan baik. Sekretariat memiliki peran penting dalam memastikan aspek administrasi dan koordinasi terlaksana secara tertib, sehingga petugas yang menjalankan tugas pengelolaan data dapat bekerja secara optimal. Sinergi antara jajaran pengawas dan sekretariat menjadi salah satu faktor pendukung dalam menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Darsani.

Menurutnya, koordinasi yang baik diperlukan untuk memastikan setiap kebutuhan administrasi dan teknis dapat ditindaklanjuti secara tepat. Dengan demikian, proses pengelolaan data tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pekerjaan, tetapi juga memperhatikan ketelitian, konsistensi, dan kualitas hasil.

Ia juga memandang bahwa penguatan kompetensi pengelola data perlu diikuti dengan penguatan tata kelola pendukung di lingkungan sekretariat. Keduanya harus berjalan beriringan agar informasi yang dihimpun dapat dikelola secara optimal dan dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam memetakan potensi kerawanan Pemilu.

Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pengelola Data IKP tersebut melibatkan jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia. Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat turut berpartisipasi dengan mengikutsertakan PIC IKP, Juanda Hadi Saputra, untuk memperoleh penguatan pengetahuan dan keterampilan terkait pengelolaan data serta metode pengumpulan informasi.

Kegiatan ini menghadirkan Faizi, S.E.I., M.Si., Ph.D., Sita Aripurnami, dan Usep Saiful Akhyar sebagai narasumber. Materi yang disampaikan memberikan penguatan mengenai pengelolaan data IKP dan metode pengumpulan informasi guna mendukung proses pemetaan kerawanan yang lebih akurat dan terukur.

Melalui kegiatan tersebut, Bawaslu Tubaba mendorong penguatan kapasitas sumber daya manusia sekaligus peningkatan kualitas dukungan administrasi dan koordinasi kelembagaan. Dukungan sekretariat yang tertib dan terorganisasi diharapkan mampu menunjang pelaksanaan tugas pengelolaan data secara efektif.

Pengelolaan data IKP merupakan bagian penting dari upaya memperkuat pengawasan berbasis data. Oleh karena itu, sinergi antara jajaran pengawas dan sekretariat perlu terus dijaga agar data yang dihasilkan dapat menjadi dasar dalam mengidentifikasi potensi kerawanan, menentukan prioritas pengawasan, serta menyusun langkah pencegahan secara tepat.