Darsani: Bawaslu Tulang Bawang Barat Siapkan Tindak Lanjut Pembentukan UKM

Tulang Bawang Barat – Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Darsani, menegaskan pentingnya mencermati seluruh persyaratan administrasi dan teknis dalam menindaklanjuti proses pembentukan Unit Kerja Mandiri (UKM) Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota. Hal tersebut diperlukan agar setiap tahapan persiapan dapat dilaksanakan secara tertib, terarah, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penegasan tersebut disampaikan Darsani setelah mengikuti Rapat Tindak Lanjut Pembentukan Unit Kerja Mandiri (UKM) Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Tahap IV yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (13/10/2026). Dalam kegiatan tersebut, Darsani hadir bersama staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat, Heri Febriyansyah.

Rapat ini menjadi bagian dari koordinasi dan tindak lanjut kebijakan pembentukan UKM pada jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota. Melalui kegiatan tersebut, jajaran sekretariat memperoleh arahan serta penjelasan mengenai hal-hal yang perlu dipersiapkan, khususnya berkaitan dengan kelengkapan administrasi, persyaratan teknis, dan kesiapan kelembagaan.

Darsani menyampaikan bahwa pembentukan UKM merupakan langkah yang perlu ditindaklanjuti dengan persiapan matang. Oleh karena itu, setiap persyaratan harus dipahami secara cermat agar proses yang dilaksanakan tidak hanya memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga mempertimbangkan kesiapan organisasi dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya.

“Dalam menindaklanjuti pembentukan Unit Kerja Mandiri, kita perlu mencermati setiap persyaratan yang telah disampaikan, baik dari sisi administrasi maupun teknis. Seluruh dokumen dan data pendukung harus dipersiapkan dengan baik, sehingga proses pengusulan dapat berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku,” ujar Darsani.

Ia juga menekankan bahwa koordinasi dan komunikasi menjadi faktor penting dalam memastikan seluruh tahapan tindak lanjut berjalan dengan baik. Menurutnya, jajaran sekretariat perlu membangun pemahaman yang sama terhadap arahan dari Bawaslu RI, sehingga setiap langkah persiapan dapat dilaksanakan secara terukur dan tidak menimbulkan kendala dalam proses berikutnya.

“Yang terpenting adalah memastikan seluruh jajaran memahami apa saja yang harus dipenuhi dan dipersiapkan. Kita harus bekerja secara cermat, saling berkoordinasi, serta memastikan setiap kebutuhan administrasi dan teknis dapat ditindaklanjuti secara tepat waktu,” tambahnya.

Lebih lanjut, Darsani menyampaikan bahwa Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat akan mencermati hasil rapat sebagai bahan evaluasi sekaligus pedoman dalam mempersiapkan langkah-langkah lanjutan. Hal ini dilakukan agar seluruh kebutuhan yang berkaitan dengan pembentukan UKM dapat diidentifikasi dan ditangani sesuai arahan serta kewenangan masing-masing.

Menurutnya, kesiapan kelembagaan tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan dokumen, tetapi juga perlu didukung oleh tata kelola organisasi yang baik, pembagian tugas yang jelas, serta sumber daya manusia yang memahami tanggung jawabnya. Dengan demikian, proses tindak lanjut pembentukan UKM dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat dukungan kesekretariatan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu.

Partisipasi Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam rapat tersebut juga mencerminkan komitmen untuk terus mengikuti perkembangan kebijakan kelembagaan di lingkungan Bawaslu. Melalui koordinasi berkelanjutan dengan Bawaslu RI, diharapkan setiap proses persiapan dapat berjalan sesuai prosedur dan memberikan kejelasan bagi jajaran sekretariat di tingkat kabupaten.

Darsani berharap seluruh tahapan tindak lanjut pembentukan UKM dapat dipersiapkan secara optimal melalui kerja sama dan koordinasi seluruh jajaran. Dengan persiapan yang terencana, diharapkan penguatan kelembagaan dapat mendukung penyelenggaraan tugas pengawasan Pemilu secara lebih efektif, tertib, dan akuntabel.

“Penguatan kelembagaan harus diikuti dengan kesiapan dan tanggung jawab seluruh jajaran. Karena itu, setiap arahan perlu ditindaklanjuti dengan kerja nyata, koordinasi yang baik, dan komitmen untuk memenuhi seluruh ketentuan yang telah ditetapkan,” tutupnya.