Cecep Ramdani: Ketegasan dan Keadilan Menjadi Komitmen Bawaslu dalam Mengawal Pemilu Bermartabat

Tulang Bawang Barat – Ketegasan dalam menegakkan aturan dan keadilan dalam menyelesaikan sengketa merupakan prinsip penting untuk menjaga integritas serta marwah demokrasi. Hal tersebut menjadi pesan inspiratif yang disampaikan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Cecep Ramdani, S.Sos., M.I.P.

Menurut Cecep, pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat tidak hanya ditentukan oleh terselenggaranya seluruh tahapan sesuai jadwal, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap proses harus dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, profesionalitas, dan kepastian hukum.

“Ketegasan dalam menegakkan aturan dan keadilan dalam menyelesaikan sengketa adalah wujud komitmen Bawaslu untuk mengawal Pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat,” ungkap Cecep, Jum'at (23/10/2026).

Ia menjelaskan bahwa penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi pengawasan serta menangani dugaan pelanggaran dan sengketa sesuai dengan kewenangan, prosedur, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam menjalankan tugas tersebut, ketegasan harus berjalan beriringan dengan objektivitas. Setiap dugaan pelanggaran perlu ditangani berdasarkan fakta dan alat bukti sesuai ketentuan, sedangkan penyelesaian sengketa harus mengedepankan prinsip keadilan serta memberikan ruang bagi para pihak untuk memperoleh perlakuan yang setara.

Cecep menilai, penegakan aturan yang dilakukan secara profesional akan membantu menciptakan proses pemilu yang lebih tertib dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak. Sebaliknya, ketidakpatuhan terhadap aturan berpotensi mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

“Bagi Bawaslu, menjaga integritas demokrasi berarti memastikan bahwa setiap kewenangan dijalankan secara bertanggung jawab. Aturan harus menjadi pedoman bersama, bukan sekadar formalitas. Karena itu, setiap proses pengawasan, penanganan pelanggaran, maupun penyelesaian sengketa harus dilaksanakan secara profesional, objektif, dan berlandaskan hukum,” jelasnya.

Lebih lanjut, Cecep menegaskan bahwa keadilan merupakan salah satu fondasi utama dalam penyelenggaraan pemilu. Setiap peserta dan pihak yang terlibat dalam proses pemilu harus menghormati ketentuan yang berlaku serta mengedepankan mekanisme hukum apabila terdapat persoalan atau perbedaan pendapat.

Menurutnya, demokrasi yang bermartabat tidak hanya tercermin dari kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihan, tetapi juga dari kesediaan seluruh pihak untuk menghormati aturan dan menerima proses penyelesaian persoalan melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

Ia juga mengajak masyarakat untuk mengambil bagian dalam menjaga integritas demokrasi. Pengawasan pemilu bukan semata-mata menjadi tanggung jawab Bawaslu, melainkan membutuhkan kepedulian dan partisipasi seluruh elemen masyarakat.

“Mari bersama menjaga integritas demokrasi, menegakkan keadilan, serta memastikan setiap proses Pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masyarakat juga memiliki peran penting dengan meningkatkan kepedulian, memahami aturan kepemiluan, menolak praktik yang mencederai demokrasi, serta menyampaikan informasi dugaan pelanggaran melalui saluran resmi yang tersedia,” tambah Cecep.

Melalui pesan tersebut, Cecep mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus membangun kesadaran hukum, memperkuat pengawasan partisipatif, dan menjaga suasana demokrasi yang sehat. Sikap saling menghormati, kepatuhan terhadap aturan, serta komitmen terhadap keadilan menjadi modal penting dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas.

Menjaga demokrasi merupakan tanggung jawab bersama. Dengan ketegasan dalam menegakkan aturan, keadilan dalam menjalankan kewenangan, serta partisipasi aktif masyarakat, nilai-nilai demokrasi diharapkan terus terpelihara dan memberikan manfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.