Bawaslu Tubaba Sampaikan Hasil Rekapitulasi PDPB Triwulan III Tahun 2026, Sebanyak 231.401 Pemilih Tercatat di 103 Desa/Kelurahan

TULANG BAWANG BARAT — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) menyampaikan informasi hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2026. Berdasarkan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulang Bawang Barat, jumlah pemilih di Kabupaten Tulang Bawang Barat tercatat sebanyak 231.401 pemilih yang tersebar di 103 desa/kelurahan.

Hasil rekapitulasi tersebut terdiri atas 117.439 pemilih laki-laki dan 113.962 pemilih perempuan. Data ini merupakan hasil rekapitulasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor: 68/PP.07-BA/1812/2026 tanggal 30 September 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2026.

Penyampaian informasi hasil rekapitulasi PDPB ini merupakan bagian dari keterbukaan informasi kepada masyarakat sekaligus bentuk komitmen Bawaslu dalam mendorong pengawasan terhadap proses pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Melalui informasi tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengetahui perkembangan data pemilih di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat serta turut berpartisipasi dalam memastikan data yang tercatat sesuai dengan kondisi faktual.

Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan merupakan proses penting dalam menjaga kualitas data pemilih di luar tahapan Pemilu. Proses ini dilakukan untuk memelihara dan memperbarui data pemilih dengan memperhatikan berbagai perubahan kondisi kependudukan, seperti adanya penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, pemilih yang meninggal dunia, perubahan identitas, perpindahan domisili, maupun perubahan status lainnya yang berpengaruh terhadap pemenuhan persyaratan sebagai pemilih.

Dalam konteks penyelenggaraan demokrasi, data pemilih memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi salah satu dasar dalam memastikan terpenuhinya hak konstitusional warga negara. Oleh sebab itu, pemutakhiran data tidak hanya berorientasi pada jumlah pemilih, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan dapat terakomodasi dalam daftar pemilih, sementara data pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Anggota Bawaslu Tubaba, Kadarsyah, selaku Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas & Humas (HPPH) Bawaslu Tubaba menyampaikan bahwa hasil rekapitulasi PDPB Triwulan III Tahun 2026 harus menjadi perhatian bersama, khususnya dalam menjaga kualitas dan keakuratan data pemilih. Menurutnya, pemutakhiran data pemilih bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan bagian penting dari upaya menjaga integritas demokrasi dan memastikan hak pilih masyarakat terlindungi.

“Data pemilih merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan Pemilu. Karena itu, proses pemutakhiran dan penyusunannya harus benar-benar diperhatikan, mulai dari ketepatan identitas, status pemenuhan syarat sebagai pemilih, hingga kesesuaian data dengan kondisi faktual di lapangan. Data yang akurat, mutakhir, dan komprehensif akan menjadi salah satu fondasi dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas,” ujar Kadar.

Ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap PDPB harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Hal tersebut diperlukan untuk mengantisipasi berbagai potensi ketidaksesuaian data, baik berupa warga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi belum tercatat, maupun warga yang sudah tidak memenuhi syarat tetapi masih terdapat dalam daftar pemilih.

“Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk mengawal proses pemutakhiran data pemilih agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami terus mendorong agar setiap proses pemutakhiran dilakukan secara cermat, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ada masyarakat yang kehilangan hak pilihnya karena tidak terakomodasi dalam data pemilih, dan sebaliknya, data pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat tetap tercantum tanpa dilakukan pembaruan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kadar menjelaskan bahwa pengawasan data pemilih tidak dapat hanya mengandalkan penyelenggara Pemilu, tetapi juga membutuhkan dukungan dan keterlibatan masyarakat. Partisipasi publik menjadi salah satu unsur penting dalam membantu mengidentifikasi perubahan data kependudukan serta memastikan informasi yang digunakan dalam proses pemutakhiran benar-benar sesuai dengan keadaan sebenarnya.

“Kami mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk ikut mengambil bagian dalam mengawal pemutakhiran data pemilih. Apabila terdapat anggota keluarga, tetangga, atau warga di lingkungan sekitar yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi belum terdaftar, atau masih terdapat nama warga yang sudah tidak memenuhi syarat dalam daftar pemilih, silakan sampaikan informasi tersebut melalui mekanisme dan saluran resmi yang tersedia. Pengawasan partisipatif seperti ini sangat penting karena masyarakat merupakan pihak yang paling mengetahui kondisi faktual di lingkungannya masing-masing,” tambah Kadar.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan PDPB juga merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap keberlangsungan demokrasi. Semakin tinggi kesadaran masyarakat untuk memeriksa dan memberikan informasi terkait data pemilih, semakin besar pula peluang untuk meminimalkan kesalahan dan ketidaksesuaian dalam proses pemutakhiran.

Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat juga terus mendorong penguatan koordinasi dan komunikasi dengan KPU serta pihak terkait lainnya. Sinergi antarlembaga diperlukan agar setiap informasi dan hasil pengawasan dapat ditindaklanjuti secara tepat sesuai kewenangan masing-masing, sehingga proses pemutakhiran data pemilih berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.

Selain itu, keterbukaan informasi mengenai hasil rekapitulasi PDPB diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa menjaga kualitas daftar pemilih merupakan tanggung jawab bersama. Data pemilih yang baik bukan hanya menjadi kebutuhan teknis penyelenggara Pemilu, tetapi juga merupakan bagian dari perlindungan hak politik setiap warga negara.

Melalui penyampaian hasil Rekapitulasi PDPB Triwulan III Tahun 2026 ini, Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan serta kontribusi Bawaslu dalam menjaga kualitas demokrasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Bawaslu Tubaba mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak bersikap pasif, tetapi turut peduli terhadap data pemilih di lingkungan masing-masing. Dengan pengawasan yang dilakukan secara bersama-sama, diharapkan setiap warga negara yang memenuhi persyaratan dapat terakomodasi dan hak pilih masyarakat tetap terlindungi.

Ayo Awasi Bersama! Data Pemilih Akurat, Pemilu Berkualitas.