Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Tubaba Ikuti PJJ PPSPM Angkatan VI Tahun 2026, Perkuat Profesionalitas dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) mengikuti Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Angkatan VI Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Jum'at (2/10/2026).

Tulang Bawang Barat – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulang Bawang Barat terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui keikutsertaan dalam kegiatan pengembangan kompetensi aparatur. Salah satunya dengan mengikuti Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Angkatan VI Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Jum'at (2/10/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat diwakili oleh Aden Kurniawan Prayitno, S.H. Keikutsertaan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pengetahuan, keterampilan, dan profesionalitas aparatur, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas serta pengelolaan administrasi keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelatihan ini menjadi sarana pembelajaran bagi peserta untuk memperdalam pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab PPSPM, termasuk pentingnya ketelitian dalam proses administrasi pembayaran, kepatuhan terhadap regulasi, serta penerapan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.

Peningkatan kompetensi di bidang pengelolaan keuangan menjadi aspek penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kelembagaan. Aparatur yang memiliki pemahaman memadai terhadap aturan dan prosedur diharapkan mampu menjalankan tanggung jawab secara tepat, tertib, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat, Darsani, S.E., menyampaikan bahwa peningkatan kompetensi aparatur merupakan bagian penting dalam membangun tata kelola kelembagaan yang profesional dan akuntabel.

“Pengembangan kompetensi sumber daya manusia harus terus dilakukan agar setiap aparatur memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai sesuai dengan bidang tugasnya. Terlebih dalam pengelolaan keuangan negara, ketelitian, kepatuhan terhadap peraturan, dan tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting. Melalui pelatihan ini, diharapkan peserta dapat meningkatkan kemampuan serta menerapkan pengetahuan yang diperoleh untuk mendukung pelaksanaan tugas secara profesional, efektif, dan akuntabel,” ujar Darsani.

Darsani juga menekankan bahwa pengelolaan administrasi keuangan yang baik tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan secara administratif, tetapi juga menyangkut kepatuhan terhadap ketentuan, ketepatan prosedur, serta tanggung jawab dalam penggunaan anggaran negara. Setiap tahapan harus dilaksanakan secara cermat agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, peningkatan kualitas aparatur perlu diikuti dengan penerapan hasil pembelajaran dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Dengan demikian, pelatihan tidak hanya memberikan tambahan pengetahuan bagi peserta, tetapi juga dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas kinerja organisasi.

“Harapannya, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pelatihan ini dapat diterapkan secara optimal di lingkungan kerja. Kompetensi yang semakin baik harus diiringi dengan komitmen untuk bekerja secara disiplin, menjaga integritas, serta melaksanakan setiap tanggung jawab sesuai aturan. Dengan begitu, pengelolaan administrasi keuangan dapat berlangsung lebih tertib dan mendukung terwujudnya tata kelola kelembagaan yang transparan serta dapat dipertanggungjawabkan,” lanjutnya.

Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) memiliki peran dalam proses pelaksanaan anggaran, khususnya terkait pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar sesuai dengan kewenangan serta ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan tugas tersebut membutuhkan pemahaman regulasi, kecermatan administratif, dan komitmen terhadap prinsip pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab.

Karena itu, penguatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan menjadi salah satu langkah penting untuk mendukung pelaksanaan tugas secara profesional. Peserta diharapkan mampu memahami prosedur yang berlaku, meningkatkan ketepatan dalam menyelesaikan pekerjaan, serta meminimalkan potensi kesalahan administrasi.

Tata kelola keuangan yang tertib juga menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan lembaga. Pengelolaan anggaran yang sesuai ketentuan membantu memastikan bahwa sumber daya negara digunakan secara efektif, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagi Bawaslu, dukungan administrasi dan pengelolaan anggaran yang baik merupakan salah satu unsur penunjang pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu. Oleh sebab itu, penguatan kapasitas aparatur di bidang keuangan perlu terus dilakukan sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas tata kelola organisasi.

Keikutsertaan Aden Kurniawan Prayitno, S.H., dalam PJJ PPSPM Angkatan VI Tahun Anggaran 2026 diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan tugas di lingkungan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Pengembangan kompetensi aparatur merupakan investasi kelembagaan yang berorientasi pada peningkatan kemampuan individu sekaligus penguatan kinerja organisasi. Melalui pembelajaran berkelanjutan, aparatur diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan regulasi, memahami tanggung jawab jabatan, dan menerapkan standar kerja yang sesuai dengan ketentuan.

Selain aspek teknis, profesionalitas juga perlu ditopang oleh integritas, kedisiplinan, dan komitmen untuk memberikan hasil kerja yang berkualitas. Ketiga aspek tersebut menjadi landasan penting dalam membangun aparatur yang mampu menjalankan tugas secara bertanggung jawab dan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai kegiatan pengembangan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan organisasi. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan tugas, meningkatkan kualitas administrasi, serta mendukung tata kelola kelembagaan yang profesional, efektif, transparan, dan akuntabel.

Melalui keikutsertaan dalam Pelatihan Jarak Jauh PPSPM Angkatan VI Tahun Anggaran 2026, Bawaslu Tubaba berharap peningkatan kompetensi aparatur dapat memberikan manfaat nyata bagi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, khususnya dalam pengelolaan administrasi keuangan negara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Foto : Warsito

Editor : Dedi